Nasip: Mengembalikan Raskin Rusak Bukan Solusi
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Kembali ditemukan raskin tidak layak konsumsi dari Bulog untuk masyarakat membuat pimpinan dewan Loteng angkat suara.
"Saya sudah tanya pihak Bulog, katanya kalau ada yang rusak minta dikembalikan saja ke gudang. Eh, itu bukan solusi," tegas Wakil Ketua I DPRD Loteng, H.M. Nasip pada Suara Lombok.
Dikatakan, tawaran Bulog kepada masayarakat untuk mengembalikan beras raskin yang tidak layak konsumsi hanya pengalihan saja dari persoalan sebenarnya.
Menurutnya, persoalan sesungguhnya bukan pada proses pengembalian melainkan proses pendistribusian dan pengawasan Bulog terhadap beras yang disalurkan ke masyarakat.
"Di situ inti persoalannya," sambung Nasip.
Jika Bulog benar-benar melakukan pengawasan terhadap beras yang akan disalurkan, maka persoalan beras tidak layak konsumsi ini tidak akan terjadi.
Yang terjadi menurut analisanya, Bulog tidak benar-benar melakukan pengawasan dalam pendistribusian beras miskin ini.
"Logikanya, kalau memang diperiksa sebelum didistribusikan, apa iya dikasih yang tidak layak?" kesalnya.
Analisanya, masyarakat yang kebanyakan masih awam akan menerima saja beras yang diberikan kepadanya. Kalaupun akan dikembalikan, akan terjadi beberapa persoalan, seperti harus ada birokrasi berbelit dari pihak Bulog, lepas tangannya Pemdes untuk ikut bertanggung jawab mengembalikan beras ke gudang dan berbagai persoalan lainnya.
"Kalau menurut saya, solusinya harus diperiksa dulu di tingkat kecamatan atau desa sebelum ke masyarakat, dan kami akan buat aturannya," tandas Nasip. (03)
"Saya sudah tanya pihak Bulog, katanya kalau ada yang rusak minta dikembalikan saja ke gudang. Eh, itu bukan solusi," tegas Wakil Ketua I DPRD Loteng, H.M. Nasip pada Suara Lombok.
Dikatakan, tawaran Bulog kepada masayarakat untuk mengembalikan beras raskin yang tidak layak konsumsi hanya pengalihan saja dari persoalan sebenarnya.
Menurutnya, persoalan sesungguhnya bukan pada proses pengembalian melainkan proses pendistribusian dan pengawasan Bulog terhadap beras yang disalurkan ke masyarakat.
"Di situ inti persoalannya," sambung Nasip.
Jika Bulog benar-benar melakukan pengawasan terhadap beras yang akan disalurkan, maka persoalan beras tidak layak konsumsi ini tidak akan terjadi.
Yang terjadi menurut analisanya, Bulog tidak benar-benar melakukan pengawasan dalam pendistribusian beras miskin ini.
"Logikanya, kalau memang diperiksa sebelum didistribusikan, apa iya dikasih yang tidak layak?" kesalnya.
Analisanya, masyarakat yang kebanyakan masih awam akan menerima saja beras yang diberikan kepadanya. Kalaupun akan dikembalikan, akan terjadi beberapa persoalan, seperti harus ada birokrasi berbelit dari pihak Bulog, lepas tangannya Pemdes untuk ikut bertanggung jawab mengembalikan beras ke gudang dan berbagai persoalan lainnya.
"Kalau menurut saya, solusinya harus diperiksa dulu di tingkat kecamatan atau desa sebelum ke masyarakat, dan kami akan buat aturannya," tandas Nasip. (03)
Post a Comment