Masalah Pansus Tenaga Honorer, Sesama Dewan Saling Serang

Sidang paripurna pembentukan pansus tenaga honorer dan raperda pengelolaan zakat

SuaraLombok.com | Lombok Timur - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur saling serang terkait dengan masalah pembentukan panitia khusus tenaga honorer yang menjadi salah satu inisiatif legislatif. 

Setelah mencuat aksi yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan di Lotim atas dugaan SK siluman puluhan tenaga kesehatan yang mendapatkan SK dari Bupati Lotim, tanpa melalui proses seleksi.

Salah satunya anggota DPRD Lotim dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Abdul Muhid yang mempertanyakan pembentukan pansus tenaga honorer tersebut. Karena dianggap kalau lembaga legislatif dianggap curang mencermati persoalan masalah terhadap SK tenaga honda yang dikeluarkan Bupati Lotim terhadap tenaga kesehatan.

"Secara pribadi saya menganggap kalau lembaga dewan kurang cermat melihat persoalan yang ada, sehingga sedikit-dikit membentuk pansus tenaga honda," keluhnya.

Ia menjelaskan dirinya mempertanyakan dimana letak SK yang dikatakan siluman tersebut, karena aturan hukum yang ada sudah  sesuai mekanisme yang ada. Karena yang mengeluarkan SK adalah Bupati Lotim yang memiliki kewenangan dan kebijakan tentunya sah-sah saja keluarkan SK untuk siapa.

Selain itu juga seharusnya untuk pembentukan pansus tenaga honorer harus melalui sidang paripurna dewan,apalagi ini merupakan inisiatif dewan yang tentunya harus di paripurnakan, Akan tapi ini belum di paripurnakan sehingga tentunya pasti akan mengundang berbagai pertanyaan di masyarakat.

"Baru dikatakan SK itu tidak sah apabila dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang dan tidak memiliki kafasitas untuk itu,namun yang jelas pembentukan pansus ini sangat kental nuansa politiknya," ujar Muhid.

Lain halnya dengan  Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Lotim, HM.Zuhri justru tidak sependapat dengan apa yang disampaikan anggota dewan dari PKPI tersebut. Karena pembentukan pansus tenag honorer bersama dengan masalah pengelolaan zakat itu sudah sesuai dengan aturan main yang ada.

Bahkan tidak itu saja di paripurnakan. Sehingga tentu tidak ada yang salah atas persoalan itu,apalagi pansus ini merupakan inisiatif dewan yang tentunya harus di dukung semua anggota dewan Lotim.

"Pembentukan pansus ini dilakukan melihat persoalan yang sangat komplek yang tentu yang harus cepat disikapi agar semua permasalahan bisa dibuka dan di publikasikan siapa yang benar dan salah," tandas Zuhri.

Sementara sebelumnya lembaga legislatif Kabupaten Lotim telah memparipurnakan pembentukan pansus tenaga honorer bersamaan dengan. Raperda masalah pengelolaan zakat, karena dianggap adanya persoalan dalam kedua bidang tersebut sehingga dewan membentuk hak inisiatif. (Zal)