Sikapi Cetak Sawah Baru, PERANK NTB Demo Dinas Pertanian
SuaraLombok.com | Mataram - Sejumlah massa mengatasnamakan Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERANK) NTB pada Senin (12/6) berunjukrasa ke Dinas Pertanian Provinsi NTB. Kedatangan massa untuk menyikapi persoalan cetak sawah baru di NTB tahun anggaran 2016.
Dalam aksi disampaikan, program cetak sawah baru merupakan salah satu program Menteri Pertanian RI yang bekerjasama dengan ZENI TNI AD (pelaksana program cetak sawah baru) dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pangan di Indonesia khususnya di NTB.
Dinas Pertanian Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengawas dalam Program Cetak Sawah Baru di Provinsi NTB (Kab. Lombok utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, dan Kab. Bima) merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Pertanian RI untuk mengawasi pekerjaan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Mitra ZENI TNI AD (sub pelaksana cetak sawah baru) di NTB salah satunya adalah mengawasi anggaran.
Akan tetapi tugas yang diemban tersebut dianggap dilalaikan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB, terbukti dengan adanya persoalan pembayaran Pekerjaan Cetak Sawah Baru Tahun Anggaran 2016 yang ditransaksi oleh ZENI TNI AD (pelaksana-red) kepada Mitra kerjanya dinilai tidak sesuai dengan kontrak (perjanjian-red) yang seharusnya dibayar 9 jt/Ha tapi yang dibayar hanya 8 jt/Ha di Pulau Lombok dan 8,5 jt/Ha di Pulau Sumbawa dan ini sangat merugikan Mitra Kerja tersebut.
Beberapa kali mitra kerja memasukkan surat kepada Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk segera menyikapi dan menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi Dinas Pertanian Provinsi NTB tidak pernah merespon (menanggapi) surat tersebut, sehingga massa menduga Dinas Pertanian Provinsi NTB (selaku Pengawas Dan KPA-red) telah melakukan konspirasi politik dengan Zeni TNI AD (Pelaksana-red).
"Kami selaku penyambung lidah rakyat. Ada beberapa kesepakatan, ada kesepakatan antara zeni TNI dengan mitra" ungkap massa.
Berkaca dari persoalan tersebut, PERANK NTB menyatakan mengecam tindakan tersebut dan mendesak, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB agar segera menyelesaikan persoalan ini karena ini sangat merugikan mitra kerja. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB agar segera memanggil Direktur Zeni TNI AD untuk segera melunasi Sisa Pembayaran Anggaran Cetak Sawah Baru TA 2016 NTB. Dan Kepada BPK segera melakukan audit dan investigasi harta kekayaan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB.
"Kami mendesak dinas pertanian untuk memanggil zeni TNI, segera lunasi," ujar massa.
Tak lama berorasi akhirnya perwakilan massa diperbolehkan untuk berdialog. Dalam dialog massa kembali menegaskan aspirasinya. Setelah menyampaikan penegasan aspirasi, kemudian Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB Khusnul Fauzi menanggapi.
Dalam tanggapanya, Khusnul Fauzi menyampaikan gambaran program sawah cetak baru tahun anggaran 2016. Terkait dengan aspirasi massa, Khusnul Fauzi menegaskan agar massa menyampaikan keluhan secara tertulis untuk kemudian ditindaklanjuti.
"Cetak sawah baru itu swakelola, kalau ada aspirasi teman teman sampaikan ke kami, akan kami teruskan," ujar Khusnul Fauzi.
Setelah mendapat tanggapan, massa kemudian membubarkan diri. Sebelum membubarkan diri massa menyatakan sanggup untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis. Sedianya aspirasi tertulis akan disampaikan pada Kamis mendatang. (09)
Dalam aksi disampaikan, program cetak sawah baru merupakan salah satu program Menteri Pertanian RI yang bekerjasama dengan ZENI TNI AD (pelaksana program cetak sawah baru) dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pangan di Indonesia khususnya di NTB.
Dinas Pertanian Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengawas dalam Program Cetak Sawah Baru di Provinsi NTB (Kab. Lombok utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, dan Kab. Bima) merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Pertanian RI untuk mengawasi pekerjaan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Mitra ZENI TNI AD (sub pelaksana cetak sawah baru) di NTB salah satunya adalah mengawasi anggaran.
Akan tetapi tugas yang diemban tersebut dianggap dilalaikan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB, terbukti dengan adanya persoalan pembayaran Pekerjaan Cetak Sawah Baru Tahun Anggaran 2016 yang ditransaksi oleh ZENI TNI AD (pelaksana-red) kepada Mitra kerjanya dinilai tidak sesuai dengan kontrak (perjanjian-red) yang seharusnya dibayar 9 jt/Ha tapi yang dibayar hanya 8 jt/Ha di Pulau Lombok dan 8,5 jt/Ha di Pulau Sumbawa dan ini sangat merugikan Mitra Kerja tersebut.
Beberapa kali mitra kerja memasukkan surat kepada Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk segera menyikapi dan menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi Dinas Pertanian Provinsi NTB tidak pernah merespon (menanggapi) surat tersebut, sehingga massa menduga Dinas Pertanian Provinsi NTB (selaku Pengawas Dan KPA-red) telah melakukan konspirasi politik dengan Zeni TNI AD (Pelaksana-red).
"Kami selaku penyambung lidah rakyat. Ada beberapa kesepakatan, ada kesepakatan antara zeni TNI dengan mitra" ungkap massa.
Berkaca dari persoalan tersebut, PERANK NTB menyatakan mengecam tindakan tersebut dan mendesak, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB agar segera menyelesaikan persoalan ini karena ini sangat merugikan mitra kerja. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB agar segera memanggil Direktur Zeni TNI AD untuk segera melunasi Sisa Pembayaran Anggaran Cetak Sawah Baru TA 2016 NTB. Dan Kepada BPK segera melakukan audit dan investigasi harta kekayaan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB.
"Kami mendesak dinas pertanian untuk memanggil zeni TNI, segera lunasi," ujar massa.
Tak lama berorasi akhirnya perwakilan massa diperbolehkan untuk berdialog. Dalam dialog massa kembali menegaskan aspirasinya. Setelah menyampaikan penegasan aspirasi, kemudian Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB Khusnul Fauzi menanggapi.
Dalam tanggapanya, Khusnul Fauzi menyampaikan gambaran program sawah cetak baru tahun anggaran 2016. Terkait dengan aspirasi massa, Khusnul Fauzi menegaskan agar massa menyampaikan keluhan secara tertulis untuk kemudian ditindaklanjuti.
"Cetak sawah baru itu swakelola, kalau ada aspirasi teman teman sampaikan ke kami, akan kami teruskan," ujar Khusnul Fauzi.
Setelah mendapat tanggapan, massa kemudian membubarkan diri. Sebelum membubarkan diri massa menyatakan sanggup untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis. Sedianya aspirasi tertulis akan disampaikan pada Kamis mendatang. (09)
Post a Comment