Laporan Reses, Persoalan Lama Muncul Kembali
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Hasil reses anggota DPRD Loteng masa persidangan II ternyata masih berkisar pada persoalan lama. Jubir Dapil I Praya-Praya Tengah, H. Ahkam menyampaikan, beberapa persoalan lama masih dikeluhkan masyarakat seperti pusat kesehatan yang masih minim dan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.
"Kami mendorong persoalan yang terus menerus terjadi dan belum diselesaikan semacam ini menjadi atensi pemerintah," ungkap Ahkam.
Selain masalah kesehatan dan pendidikan, yang menjadi persoalan klasik di Dapil I adalah kawasan padat penduduk dan rumah kumuh. Usulan terkait penataan dan peningkatan perhatian bagi sektor ini terus menerus dilayangkan warga setiap kali reses dilaksnakan. "Seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap jika persoalan ini terus menerus menjadi sorotan masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, jubir Dapil II Kecamatan Kopang dan Janapria, M. Tohri mengemukakan masyarakat masih mengeluh persoalan lama tentang penanganan sampah pasar. Renovasi pasar Jelojok dan Janapria beberapa waktu lalu memang djapresiasi warga, hanya saja tanpa adanya penanganan sampah, hal itu akan tampak sia-sia. "Persoalan sampah ini sebenarnya menjadi masalah klasik di Dapil kami dan sering disuarakan masyarakat melalui reses, tapi barangkali belum mendapat respons dari Pemkab," ujar Tohri.
Legewarman dari Dapil III Kecamatan Pujut dan Praya Timur menyampaikan usulan masyarakat yang paling dominan di Dapil III mengenai ketersediaan air. Lege, sapaan akrabnya menyatakan, masyarakat merasa khawatir dengan ketersediaan air memasuki musim kemarau. "Terlebih masyarakat sudah mulai menanam tembakau," ungkapnya.
Praktik jual beli air oleh sejumlah oknum ke petani mulai mengkhawatirkan karena rentan menyebabkan konflik antar petani. "Ini harus segera disikapi sehingg Dam Mujur juga harus segera dimulai agar masalah yang sama tidak berulang terus menerus," sambungnya.
Belum lagi masalah PDAM yang dianggap tidak bekerja maksimal melayani masyarakat. "Terutama bagi masyarakat yang ingin memasang jaringan PDAM melalui program MBR sepertinya kurang diperhatikan," celetuk Lege.
Sementara untuk Dapil IV Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, Kamarudin sebagai jubir mengungkapkan keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang belum juga membaik. "Masih banyak jalan yang berlubang, padahal daerah kami menjadi daerah pariwisata," tukas Kamarudin.
Sementara Didik Ariesta sebagai jubir Dapil V untuk Kecamatan Jonggat dan Pringgarata mengungkapkan usulan warga masih terkait pada masalah akses pendidikan. Didik mengungkap, masyarakat Jonggat dan Pringgarata mulai merasa khawatir dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas terutama yang dialami para pelajar. "Sehingga masyarakat yang kami wakili menekankan agar pemerintah memperhatikan masalah ini, minimal dengan pengadaan bis sekolah," cetusnya.
Selain itu, persoalan limbah tahu dan tempe di sentra pembuatan di Desa Puyung menjadi masalah klasik lainnya yang harus segera disikapi pemerintah. Apalagi dengan adanya Perda pengelolaan limbah yang sempat diketok dewan dan rencana menjadikan Puyung sebagai destinasi wisata kuliner menjadikan pemerintah seharusnya menjadikan persoalan ini sebagai salah satu prioritas.
Untuk Dapil VI Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara, Nurul Adha sebagai jubir menyampaikan, masyarakat mengeluh belum mendapatkan dana CSR dari PDAM meski SDA (Sumber Daya Alam) kawasan ini digunakan oleh perusahaan. "Seharusnya masyarakat dapil VI bisa sejahtera dengan SDA yang ada, tapi karena dimanfaatkan perusahaan tanpa mendapat CSR, masyarakat kami masih banyak yang belum sejahtera," ungkapnya.
Selain itu, permasalahan tentang listrik yang belum menyentuh sejumlah lapisan masyarakat sudah diusul sejak lama tapi belum direspon sepenuhnya oleh pemerintah. "Di bagian Utara masih ada beberapa kawasan yang gelap karena belum teraliri listrik, kalaupun ada jarak tiang sangat jauh dan bisa berbahaya bagi masyarakat," ucapnya. (03)
"Kami mendorong persoalan yang terus menerus terjadi dan belum diselesaikan semacam ini menjadi atensi pemerintah," ungkap Ahkam.
Selain masalah kesehatan dan pendidikan, yang menjadi persoalan klasik di Dapil I adalah kawasan padat penduduk dan rumah kumuh. Usulan terkait penataan dan peningkatan perhatian bagi sektor ini terus menerus dilayangkan warga setiap kali reses dilaksnakan. "Seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap jika persoalan ini terus menerus menjadi sorotan masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, jubir Dapil II Kecamatan Kopang dan Janapria, M. Tohri mengemukakan masyarakat masih mengeluh persoalan lama tentang penanganan sampah pasar. Renovasi pasar Jelojok dan Janapria beberapa waktu lalu memang djapresiasi warga, hanya saja tanpa adanya penanganan sampah, hal itu akan tampak sia-sia. "Persoalan sampah ini sebenarnya menjadi masalah klasik di Dapil kami dan sering disuarakan masyarakat melalui reses, tapi barangkali belum mendapat respons dari Pemkab," ujar Tohri.
Legewarman dari Dapil III Kecamatan Pujut dan Praya Timur menyampaikan usulan masyarakat yang paling dominan di Dapil III mengenai ketersediaan air. Lege, sapaan akrabnya menyatakan, masyarakat merasa khawatir dengan ketersediaan air memasuki musim kemarau. "Terlebih masyarakat sudah mulai menanam tembakau," ungkapnya.
Praktik jual beli air oleh sejumlah oknum ke petani mulai mengkhawatirkan karena rentan menyebabkan konflik antar petani. "Ini harus segera disikapi sehingg Dam Mujur juga harus segera dimulai agar masalah yang sama tidak berulang terus menerus," sambungnya.
Belum lagi masalah PDAM yang dianggap tidak bekerja maksimal melayani masyarakat. "Terutama bagi masyarakat yang ingin memasang jaringan PDAM melalui program MBR sepertinya kurang diperhatikan," celetuk Lege.
Sementara untuk Dapil IV Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, Kamarudin sebagai jubir mengungkapkan keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang belum juga membaik. "Masih banyak jalan yang berlubang, padahal daerah kami menjadi daerah pariwisata," tukas Kamarudin.
Sementara Didik Ariesta sebagai jubir Dapil V untuk Kecamatan Jonggat dan Pringgarata mengungkapkan usulan warga masih terkait pada masalah akses pendidikan. Didik mengungkap, masyarakat Jonggat dan Pringgarata mulai merasa khawatir dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas terutama yang dialami para pelajar. "Sehingga masyarakat yang kami wakili menekankan agar pemerintah memperhatikan masalah ini, minimal dengan pengadaan bis sekolah," cetusnya.
Selain itu, persoalan limbah tahu dan tempe di sentra pembuatan di Desa Puyung menjadi masalah klasik lainnya yang harus segera disikapi pemerintah. Apalagi dengan adanya Perda pengelolaan limbah yang sempat diketok dewan dan rencana menjadikan Puyung sebagai destinasi wisata kuliner menjadikan pemerintah seharusnya menjadikan persoalan ini sebagai salah satu prioritas.
Untuk Dapil VI Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara, Nurul Adha sebagai jubir menyampaikan, masyarakat mengeluh belum mendapatkan dana CSR dari PDAM meski SDA (Sumber Daya Alam) kawasan ini digunakan oleh perusahaan. "Seharusnya masyarakat dapil VI bisa sejahtera dengan SDA yang ada, tapi karena dimanfaatkan perusahaan tanpa mendapat CSR, masyarakat kami masih banyak yang belum sejahtera," ungkapnya.
Selain itu, permasalahan tentang listrik yang belum menyentuh sejumlah lapisan masyarakat sudah diusul sejak lama tapi belum direspon sepenuhnya oleh pemerintah. "Di bagian Utara masih ada beberapa kawasan yang gelap karena belum teraliri listrik, kalaupun ada jarak tiang sangat jauh dan bisa berbahaya bagi masyarakat," ucapnya. (03)
Post a Comment