Cuitan Pelayanan Berbasis Politik Dijawab Eksekutif
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Cuitan Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis diberbagai media tentang pelayanan Pemkab berbasis politik mendapat respons keras Pemkab Lobar.
Cuitan Sulhan yang bernada menyindir Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dianggap tebang pilih saat memberi pelayanan publik ke masyarakat karena akan maju pada Pilkada 2018 dianggap tidak mendasar.
Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saiful Ahkam mengatakan, tindakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Bupati H. Fauzan Khalid tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi.
"Apalagi berniat untuk berlaku tidak adil kepada masyarakat karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik, itu tidak ada sama sekali," ucap Saiful.
Khusus untuk layanan publik dan dasar, Bupati sudah memberi atensi khusus dan ketat.
"Beliau selalu menyisihkan waktu untuk sidak (Inspeksi mendadak-Red) ke beberapa instalasi publik, terutama Kantor Camat, Puskesmas, Dinas Dukcapil, dan lain sebagainya," bantahnya sengit.
H. Muridun HH., Kepala Dinas Dukcapil Lobar ikut memberi penjelasan. Dikatakan, dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dalam hal pelayanan e-KTP sejak awal 2016 berbagai trobosan sudah dilakukan.
Kegiatan terobosan tersebut antara lain, perekaman massal ke desa-desa, koordinasi dengan AKAD dan Forum Kades tingkat Kecamatan, kerja sama dengan forum lintas agama, Pondok Pesantren se Lombok Barat melalui FKSPP, Dinas Pendidikan dan Kemenag, dengan para Camat, dan Pengadilan Agama dalam rangka Isbat Nikah dan lain sebagainya.
"Sampai saat ini, progress pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Lombok Barat sudah mencapai 78,5 persen yang sudah tercetak dari 516.946 orang penduduk wajib KTP. Tapi ada 414.292 orang yang sudah direkam identitasnya sehingga masih menyisakan sebanyak 102.654 orang yang belum direkam," jelasnya panjang lebar.
Meski begitu, ia mengakui jika alat rekam dan alat cetak KTP di kantor Dukcapil dan kantor camat sangat terbatas.
"Masing-masing Kecamatan hanya 1 buah dan di Dinas Dukcapil hanya 1 buah. Idealnya setiap kecamatan memiliki 5 unit dan di Dinas Dukcapil idealnya ada 10 unit," sambungnya.
Dengan kondisi ini, ia menilai jika statemen Sulhan Mukhlis sangat mengada-ada.
"Justru sangat tendensius karena juga berkepentingan dalam internal Parpolnya (PKB-Red) di Pilkada nanti. Bagi Bupati, Pilkada masih jauh," tandasnya. (05)
Cuitan Sulhan yang bernada menyindir Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dianggap tebang pilih saat memberi pelayanan publik ke masyarakat karena akan maju pada Pilkada 2018 dianggap tidak mendasar.
Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saiful Ahkam mengatakan, tindakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Bupati H. Fauzan Khalid tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi.
"Apalagi berniat untuk berlaku tidak adil kepada masyarakat karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik, itu tidak ada sama sekali," ucap Saiful.
Khusus untuk layanan publik dan dasar, Bupati sudah memberi atensi khusus dan ketat.
"Beliau selalu menyisihkan waktu untuk sidak (Inspeksi mendadak-Red) ke beberapa instalasi publik, terutama Kantor Camat, Puskesmas, Dinas Dukcapil, dan lain sebagainya," bantahnya sengit.
H. Muridun HH., Kepala Dinas Dukcapil Lobar ikut memberi penjelasan. Dikatakan, dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dalam hal pelayanan e-KTP sejak awal 2016 berbagai trobosan sudah dilakukan.
Kegiatan terobosan tersebut antara lain, perekaman massal ke desa-desa, koordinasi dengan AKAD dan Forum Kades tingkat Kecamatan, kerja sama dengan forum lintas agama, Pondok Pesantren se Lombok Barat melalui FKSPP, Dinas Pendidikan dan Kemenag, dengan para Camat, dan Pengadilan Agama dalam rangka Isbat Nikah dan lain sebagainya.
"Sampai saat ini, progress pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Lombok Barat sudah mencapai 78,5 persen yang sudah tercetak dari 516.946 orang penduduk wajib KTP. Tapi ada 414.292 orang yang sudah direkam identitasnya sehingga masih menyisakan sebanyak 102.654 orang yang belum direkam," jelasnya panjang lebar.
Meski begitu, ia mengakui jika alat rekam dan alat cetak KTP di kantor Dukcapil dan kantor camat sangat terbatas.
"Masing-masing Kecamatan hanya 1 buah dan di Dinas Dukcapil hanya 1 buah. Idealnya setiap kecamatan memiliki 5 unit dan di Dinas Dukcapil idealnya ada 10 unit," sambungnya.
Dengan kondisi ini, ia menilai jika statemen Sulhan Mukhlis sangat mengada-ada.
"Justru sangat tendensius karena juga berkepentingan dalam internal Parpolnya (PKB-Red) di Pilkada nanti. Bagi Bupati, Pilkada masih jauh," tandasnya. (05)
Post a Comment