Dam Mujur Disebut jadi Komoditas Politik
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Tidak digarapnya pembangunan Dam Mujur oleh pemerintah membuat legislatif Loteng geram. Bahkan, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar secara tegas menyebut jika Dam Mujur sudah dijadikan komoditas politik pemerintah.
"Pembahasan pembamgunanya selalu dilakukan jelang pemilu, tapi realisasinya tidak ada sama sekali," tegas Qomar.
Lebih jauh dikatakan, pihaknya sudah mulai yakin jika pembangunan Dam Mujur tidak akan bisa terealisasi. Sebab, selain karena ketidak-seriusan pemerintah, kemampuan anggaran juga belum dimiliki untuk pembangunan ini.
"Pemda gak serius, masyarakat juga banyak gak mendukung karena memang Dam Mujur selalu jadi komoditas politik jelang Pilkada," sambungnya tegas.
Terkait dengan masih adanya masyarakat yang menolak, dikatakan Qomar hal itu karena masyarakat melihat pemerintah baik pemerintah tingkat II, tingkat I maupun pemerintah pusat juga tidak serius ingin membangun dam yang direncanakan menjadi dam terbesar di Loteng ini.
"Kalau pemerintah serius, masa iya ada masyarakat yang tidak mau dimakmurkan," celotehnya.
Karena keyakinan tidak akan terealisasi ini, pihaknya meminta kepada pemerintah agar tidak bersusah payah mengiming-imingi masyarakat dengan Dam Mujur lagi. Sebab, yang paling penting saat ini adalah perbaikan jalan, saluran irigasi yang harus diperbaiki, memberikan petani bibit yang baik, memberi subsidi kepada petani dan pedagang, dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan lainnya.
"Pemerintah kalau memang tidak mampu bilang aja tidak mampu, gak usah banyak alasan, masih banyak kok daerah lain yang sudah siap untuk bendungan," tandasnya. (03)
"Pembahasan pembamgunanya selalu dilakukan jelang pemilu, tapi realisasinya tidak ada sama sekali," tegas Qomar.
Lebih jauh dikatakan, pihaknya sudah mulai yakin jika pembangunan Dam Mujur tidak akan bisa terealisasi. Sebab, selain karena ketidak-seriusan pemerintah, kemampuan anggaran juga belum dimiliki untuk pembangunan ini.
"Pemda gak serius, masyarakat juga banyak gak mendukung karena memang Dam Mujur selalu jadi komoditas politik jelang Pilkada," sambungnya tegas.
Terkait dengan masih adanya masyarakat yang menolak, dikatakan Qomar hal itu karena masyarakat melihat pemerintah baik pemerintah tingkat II, tingkat I maupun pemerintah pusat juga tidak serius ingin membangun dam yang direncanakan menjadi dam terbesar di Loteng ini.
"Kalau pemerintah serius, masa iya ada masyarakat yang tidak mau dimakmurkan," celotehnya.
Karena keyakinan tidak akan terealisasi ini, pihaknya meminta kepada pemerintah agar tidak bersusah payah mengiming-imingi masyarakat dengan Dam Mujur lagi. Sebab, yang paling penting saat ini adalah perbaikan jalan, saluran irigasi yang harus diperbaiki, memberikan petani bibit yang baik, memberi subsidi kepada petani dan pedagang, dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan lainnya.
"Pemerintah kalau memang tidak mampu bilang aja tidak mampu, gak usah banyak alasan, masih banyak kok daerah lain yang sudah siap untuk bendungan," tandasnya. (03)
Post a Comment