Perusda Berpotensi jadi Ladang Malapraktik Ekonomi
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Komisi II DPRD Loteng memprediksi jika Perusda PT. Loteng Bersatu (LTB) berpotensi menjadi ladang malapraktik ekonomi oleh eksekutif. Pasalnya, Pemkab dianggap sama sekali tidak transparan pada proses perekrutan dewan direksi PT. LTB.
"Potensinya besar sekali, apalagi sekarang perusahaan ini tidak jelas mau usaha apa," tegas anggota Komisi II DPRD Loteng, M. Humaidi saat rapat bersama jajaran Pemkab guna membahas Perusda.
Dibeberkan Humaidi, persoalan PT. LTB dengan kasus dugaan korupsi Rp. 700 juta bermuara pada tidak tepatnya usaha yang dijalankan. Sebab, hasil presentasi Dirut Perusda sebelumnya tidak sama dengan usaha yang dijalankan.
"Melibatkan kami saja seperti itu, apalagi tidak melibatkan kami seperti sekarang ini," kesalnya.
Sementara itu, Suratman, salah satu anggota Komisi II lainnya lebih menyorot pada mekanisme perekrutan direksi baru yang menurut pihak eksekutif sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya lihat profil calon direksi ini tidak ada yang memiliki basic pengusaha, apa jaminan eksekutif Perusda akan bisa berjalan baik kalau nantinya mengesahkan anggaran," kejarnya pada Kabag Ekonomi yang hadir saat itu.
Sementara Ketua Komisi II, M Samsul Qomar menegaskan, pihaknya tidak akan meloloskan anggaran sisa untuk PT. LTB sebesar Rp. 4 Miliar jika persoalan dana Rp. 700 juta yang sebelumnya bermasalah belum bisa dituntaskan.
"Kami pastikan itu," tegas Qomar.
Sementara Kabag Ekonomi Pemkab Loteng, Ihsan mengatakan, sebagai Kabag Ekonomi baru dirinya hanya melanjutkan tugas pejabat sebelumnya.
"Jadi saya sampaikan apa adanya," belanya.
Terkait usaha yang akan dijalankan kembali oleh direksi Perusda baru nantinya masih belum dapat dijabarkan saat ini. Begitu juga dengan kemungkinan akan dipresentasikan di depan anggota DPRD seperti rekomendasi yang dikeluarkan.
"Saya akan sampaikan dulu ke pimpinan kami yaitu pak Sekda," tukasnya. (03)
"Potensinya besar sekali, apalagi sekarang perusahaan ini tidak jelas mau usaha apa," tegas anggota Komisi II DPRD Loteng, M. Humaidi saat rapat bersama jajaran Pemkab guna membahas Perusda.
Dibeberkan Humaidi, persoalan PT. LTB dengan kasus dugaan korupsi Rp. 700 juta bermuara pada tidak tepatnya usaha yang dijalankan. Sebab, hasil presentasi Dirut Perusda sebelumnya tidak sama dengan usaha yang dijalankan.
"Melibatkan kami saja seperti itu, apalagi tidak melibatkan kami seperti sekarang ini," kesalnya.
Sementara itu, Suratman, salah satu anggota Komisi II lainnya lebih menyorot pada mekanisme perekrutan direksi baru yang menurut pihak eksekutif sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya lihat profil calon direksi ini tidak ada yang memiliki basic pengusaha, apa jaminan eksekutif Perusda akan bisa berjalan baik kalau nantinya mengesahkan anggaran," kejarnya pada Kabag Ekonomi yang hadir saat itu.
Sementara Ketua Komisi II, M Samsul Qomar menegaskan, pihaknya tidak akan meloloskan anggaran sisa untuk PT. LTB sebesar Rp. 4 Miliar jika persoalan dana Rp. 700 juta yang sebelumnya bermasalah belum bisa dituntaskan.
"Kami pastikan itu," tegas Qomar.
Sementara Kabag Ekonomi Pemkab Loteng, Ihsan mengatakan, sebagai Kabag Ekonomi baru dirinya hanya melanjutkan tugas pejabat sebelumnya.
"Jadi saya sampaikan apa adanya," belanya.
Terkait usaha yang akan dijalankan kembali oleh direksi Perusda baru nantinya masih belum dapat dijabarkan saat ini. Begitu juga dengan kemungkinan akan dipresentasikan di depan anggota DPRD seperti rekomendasi yang dikeluarkan.
"Saya akan sampaikan dulu ke pimpinan kami yaitu pak Sekda," tukasnya. (03)
Post a Comment