ASN Ikut Berpolitik, Kinerja BKPSDM Disoal

SuaraLombok.com | Lombok Timur - Lembaga Transpransi Kebijakan (Lens@) Lombok Timur mempertanyakan kinerja dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. 

Pasalnya, BKPSDM dianggap tidak mampu bertindak dalam menyikapi adanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut berpolitik dalam Pilkada 2019 dengan menjadi timses salah satu paslon yang maju dalam Pilkada 2018.

"Saya patut pertanyaan kinerja BKPSDM Lotim karena tidak mampu menindak ASN yang yang diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada," kata Direktur Lens@ Lombok Timur, H.Hafsan Hirwan kepada para media di kediamannya, Rabu (07/3).

Seharusnya, lanjut dia, BKPSDM Lotim memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ASN yang duga terlibat dalam politik praktis, bukan malah melakukan pembiaran dalam persoalan ini.

Karena tugas sebagai ASN adalah mengabdi kepada masyarakat dan negara dengan siapapun yang menjadi Bupati akan tetap menjadi ASN dengan ber Nomor Induk Pegawai (NIP). 

"Kalau undang-undang yang mengatur tentang larangan ASN untuk tidak berpolitik sudah jelas, karena kalau itu tidak dilakukan bagaimana komponen yang ada bisa berjalan," tegasnya.

Lebih lanjut dia meminta BPKSDM bekerja sungguh-sungguh, karena tugas Badan Kepegawaian bukan hanya menulis jenjang karier dan menangani masalah sidang perceraian ASN saja. 

Di satu sisi, ia melihat para ASN ini tidak percaya diri sehingga sangat wajar untuk mendapatkan jabatan ikut berjuang mensukseskan salah satu paslon. Bukan dikarenakan berdasarkan prestasi dari ASN tersebut.

"Kalau mau buka-bukaan, saya tahu siapa pejabat yang ikut menjadi timses Paslon tertentu, sehingga tugas kita semua untuk mengawasi ASN yang ikut politik praktis," tandasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Lotim, H.Najamuddin sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi,meski telah mencoba untuk mencari ke kantornya.

Ditempat terpisah Pjs Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik menegaskan kalau pihaknya akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis apalagi menjadi timses salah satu paslon tertentu dalam Pilgub maupun Pilbup Lotim.

"Silahkan Panwaslu Lotim menindaktegas ASN yang tidak netral dalam Pilkada," tegasnya. (zal)